TERNATE, INTRAS.NEWS — Tingginya inflasi di Maluku Utara menjadi perhatian Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kota Ternate. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya persoalan struktural dalam pasokan pangan, distribusi antarpulau, hingga efektivitas kebijakan pengendalian harga di daerah.
Berdasarkan laporan statistik Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi rujukan, Maluku Utara tercatat sebagai provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi secara nasional.
Di tengah pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang turut ditopang ekspansi industri hilirisasi pertambangan, tekanan harga barang dan jasa menjadi persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.
ISEI Kota Ternate menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama karena Kota Ternate memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan, jasa, konsumsi, sekaligus salah satu simpul distribusi barang dan pangan di Maluku Utara.
Ketergantungan Ternate terhadap pasokan pangan dari luar daerah membuat harga komoditas kebutuhan pokok sangat sensitif terhadap gangguan distribusi dan perubahan harga di daerah produsen.
Ketika pasokan dari luar wilayah terganggu atau biaya distribusi meningkat, tekanan harga di Ternate berpotensi ikut meningkat dan kemudian memberikan dampak terhadap inflasi daerah.
Karena itu, pengendalian inflasi dinilai tidak cukup hanya dilakukan melalui pemantauan harga, tetapi membutuhkan intervensi konkret terhadap rantai pasok dan distribusi pangan.
Akademisi Unkhair Soroti Ketergantungan Pasokan Ternate
Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun (Unkhair), Musdar Muhammad, SE.,ME. mengatakan persoalan utama yang perlu mendapat perhatian adalah ketimpangan antara tingginya kebutuhan konsumsi masyarakat Ternate dengan kemampuan produksi pangan lokal.
Menurutnya, Ternate merupakan episentrum konsumsi, sementara produksi pangan lokal relatif terbatas. Kondisi itu membuat daerah sangat bergantung pada pasokan dari wilayah lain.
“Kota Ternate adalah episentrum konsumsi, namun produksi pangan lokal kita relatif sangat rendah. Dampaknya, ketika terjadi disrupsi rantai pasok atau peningkatan harga dari daerah produsen seperti Sulawesi Selatan atau Jawa Timur, Ternate langsung merasakan imbas besarnya secara berantai,” ujar Musdar.
Ia menilai pemerintah daerah perlu melihat persoalan inflasi dari sisi rantai pasok secara lebih komprehensif.
Menurut Musdar, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada capaian investasi dan pertumbuhan sektor industri, tetapi juga harus memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat melalui keterjangkauan kebutuhan pokok.
“Gubernur baru tidak boleh hanya terlena dengan capaian megah investasi tambang di Halmahera, tetapi harus memprioritaskan keterjangkauan harga pangan warga lewat pembenahan rantai pasok maritim lokal serta insentif logistik yang memadai,” katanya.
ISEI Minta TPID Tak Sekadar Rapat Koordinasi
Sementara itu, Akademisi Unkhair sekaligus Sekretaris Bidang Ekonomi Desentralisasi dan Fiskal ISEI Ternate, Ibrahim Yakub, SE.,ME. menyoroti pentingnya efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam merespons tekanan inflasi.
Menurut Ibrahim, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang dapat digunakan untuk membantu menjaga stabilitas harga, terutama ketika terjadi kenaikan harga komoditas strategis.
Ia menilai peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun Kota Ternate perlu diperkuat dengan langkah yang lebih konkret.
“TPID Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate tidak bisa lagi bekerja dengan pola ‘bisnis seperti biasa’ atau sekadar seremonial rapat koordinasi rutin di hotel,” tegas Ibrahim.
Menurutnya, pengendalian inflasi harus diterjemahkan ke dalam program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Di antaranya melalui operasi pasar murah secara berkala, dukungan terhadap biaya angkutan komoditas pangan, serta penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah-wilayah yang menjadi sentra produksi pangan.
“Harus ada alokasi anggaran fiskal yang konkret untuk operasi pasar murah secara berkala, subsidi ongkos angkut komoditas pangan, serta eksekusi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang nyata dengan provinsi-provinsi produsen,” ujarnya.
Ibrahim mengingatkan, kebijakan anggaran daerah juga perlu lebih responsif terhadap perubahan harga komoditas dan kondisi daya beli masyarakat.
“Jika alokasi APBD tidak responsif terhadap pergerakan inflasi, maka daya beli masyarakat akan terus tergerus,” katanya.
Tiga Langkah Strategis
ISEI Ternate bersama jajaran akademisi Unkhair mendorong pemerintah daerah mengambil sejumlah langkah strategis untuk menghadapi tekanan inflasi.
Pertama, memperkuat dan mengoptimalkan TPID. Pengendalian inflasi perlu diarahkan pada intervensi yang nyata, terukur, dan cepat merespons perubahan harga di pasar, bukan berhenti pada koordinasi administratif.
Kedua, memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Pemerintah daerah perlu membangun kerja sama pasokan dengan daerah produsen untuk menjamin ketersediaan komoditas pangan sekaligus memperpendek mata rantai distribusi.
Ketiga, memperkuat produksi pangan lokal dan efisiensi logistik. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah perlu dikurangi secara bertahap melalui pengembangan basis produksi pangan lokal serta pembenahan konektivitas dan biaya logistik antarpulau.
Bagi ISEI Ternate, persoalan inflasi bukan hanya mengenai angka statistik. Stabilitas harga berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga daya beli.
Karena itu, tingginya inflasi Maluku Utara dinilai menjadi salah satu tantangan penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
