Oleh: Redaksi INTRAS.NEWS
Hilirisasi kelapa di Halmahera Utara (Halut) sejak awal dibangun dengan sebuah gagasan yang relatif sederhana: jangan lagi menjual kekayaan kelapa hanya sebagai bahan mentah. Kelapa harus diolah di daerah agar nilai tambah, industri, lapangan kerja, dan manfaat ekonomi lebih banyak tinggal di Halmahera Utara.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara kemudian menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Hilirisasi Buah Kelapa. Salah satu ketentuannya mengatur bahwa kelapa yang dipasarkan ke luar daerah harus terlebih dahulu diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi. Pasal 10 juga membatasi penjualan buah kelapa utuh, termasuk kelapa batok, ke luar daerah.
Secara kebijakan, logikanya dapat dipahami.
Tetapi setelah lebih dari satu tahun berjalan, muncul pertanyaan yang jauh lebih penting:
Jika nilai tambah kelapa memang meningkat, apakah daya tawar petani juga ikut meningkat?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika harga kelapa di tingkat petani justru menjadi salah satu sumber polemik sepanjang 2026.
Hilirisasi dan Janji Nilai Tambah
Pemerintah Halmahera Utara memiliki argumentasi bahwa industri pengolahan kelapa dapat menjadi jalan keluar dari persoalan komoditas yang selama puluhan tahun bergantung pada kopra.
Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua pernah menjelaskan bahwa harga kopra selama bertahun-tahun mengalami fluktuasi dan sulit diintervensi pemerintah. Menurut pemerintah daerah, keberadaan industri diharapkan menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan nilai ekonomi kelapa.
Hilirisasi juga telah menghasilkan aktivitas ekspor.
Pada Oktober 2025, pemerintah daerah melaporkan pelepasan dua kontainer produk olahan kelapa dari PT Natural Indococonut Organik (NICO) dengan nilai sekitar Rp1,6 miliar untuk tujuan China. Produk yang diekspor antara lain coconut milk dan virgin coconut oil (VCO).
Artinya, secara industrialisasi, ada sesuatu yang memang sedang tumbuh.
Masalahnya, keberhasilan industri tidak otomatis identik dengan keberhasilan petani.
Sebab dalam rantai ekonomi komoditas, terdapat perbedaan antara nilai produk yang semakin tinggi dan bagian nilai yang diterima produsen bahan baku.
Di titik inilah persoalan Halut menjadi menarik untuk dibaca lebih dalam.
Ketika Pasar Petani Semakin Sempit
Perda Nomor 2 Tahun 2025 membuat arah perdagangan kelapa Halut berubah.
Petani tidak lagi bebas menjual buah kelapa utuh ke luar daerah seperti sebelumnya. Tujuan kebijakan ini adalah memastikan bahan baku tersedia bagi industri pengolahan di dalam daerah.
Namun konsekuensi kebijakan tersebut perlu dihitung secara serius.
Sebab bagi petani, pasar bukan hanya tempat menjual hasil panen. Pasar juga merupakan sumber daya tawar.
Ketika terdapat banyak pembeli, petani mempunyai kemungkinan membandingkan harga.
Sebaliknya, ketika pilihan pembeli semakin terbatas, posisi tawar dapat ikut melemah.
Inilah yang menjadi salah satu kritik utama petani terhadap implementasi Perda Hilirisasi.
Dalam sejumlah aksi sepanjang 2026, petani menyebut sebelum perda berlaku mereka masih memperoleh harga sekitar Rp2.700–Rp3.000 per buah, ketika terdapat persaingan antara pembeli dari luar daerah dan pembeli lokal. Setelah pembatasan perdagangan diberlakukan, mereka mengeluhkan harga yang turun hingga sekitar Rp1.800 per buah pada periode tertentu. Angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan kelompok petani kepada media dan perlu dibaca dalam konteks harga, potongan, kualitas, serta skema transaksi yang berlaku.
Pada Agustus 2026, Front Petani Kelapa bahkan menuntut adanya harga Rp3.000 per buah dan meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan hilirisasi.
Masalahnya Bukan Sekadar Harga
Membaca persoalan kelapa Halut hanya sebagai masalah “harga murah” sebenarnya terlalu sederhana.
Ada persoalan yang lebih struktural:
siapa yang memiliki kekuatan menentukan harga?
Pada September 2026, DPRD Halut menyebut terdapat beberapa skema perdagangan kelapa. Kelapa yang belum dikupas disebut berada pada kisaran Rp1.800–Rp1.900 per buah melalui pengepul, sementara PT NICO disebut membeli sekitar Rp2.200 per buah melalui skema tertentu. Harga yang lebih tinggi disebut dapat diperoleh apabila petani menjual kelapa dalam bentuk batok atau sudah dikupas.
Sementara itu, dalam mediasi Agustus 2026, PT NICO menyatakan harga pembelian berada pada Rp2.200 per buah, tetapi petani disebut menerima sekitar Rp1.800 setelah berbagai potongan operasional. Perusahaan juga mengaitkan penetapan harga dengan kondisi pasar global.
Dari sini terlihat bahwa angka harga tidak berdiri sendiri.
Ada biaya panen.
Ada transportasi.
Ada pengepul.
Ada kualitas buah.
Ada bentuk produk yang dijual.
Ada mekanisme pembayaran.
Dan ada kondisi pasar global.
Karena itu, perdebatan mengenai harga kelapa seharusnya tidak berhenti pada angka Rp2.200 atau Rp3.000.
Yang perlu dibuka adalah struktur pembentukan harga dari kebun sampai produk akhir.
Hilirisasi Tidak Boleh Berhenti di Pabrik
Pemerintah memiliki alasan yang jelas untuk mempertahankan kebijakan hilirisasi.
Pemkab Halut menyatakan industri kelapa telah menciptakan lapangan kerja dan membuka pasar ekspor. Pada 2026, Kementerian Transmigrasi bahkan menyebut PT NICO telah menyerap lebih dari 4.000 tenaga kerja, dengan sekitar 85 persen di antaranya merupakan masyarakat lokal.
Di sisi lain, perguruan tinggi juga mulai mendorong penguatan rantai pasok petani. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun pada September 2026, misalnya, melakukan pendampingan kepada petani kelapa di Galela agar tidak hanya bergantung pada penjualan kopra dan dapat memperoleh nilai tambah lebih besar di tingkat desa.
Ini menunjukkan bahwa hilirisasi sebenarnya memiliki ruang manfaat yang lebih luas daripada sekadar membangun pabrik.
Tetapi justru karena itu, petani harus ditempatkan sebagai bagian utama dari ekosistem hilirisasi, bukan hanya sebagai pemasok bahan baku.
Jika petani hanya menjual buah, sementara nilai terbesar tercipta setelah buah meninggalkan kebun, maka pertanyaan tentang distribusi nilai tambah akan selalu muncul.
Perda Perlu Dilihat dari Dua Sisi
Polemik terbaru di Halut memperlihatkan dua perspektif yang berhadapan.
Pada 28 September 2026, GMNI Halut mendesak pemerintah dan DPRD merevisi Perda Nomor 2 Tahun 2025. Mereka menilai pembatasan penjualan kelapa keluar daerah dapat mengurangi pilihan pasar dan melemahkan posisi tawar petani, terutama apabila tidak disertai jaminan harga.
Pada saat yang sama, kelompok AMPPK datang dengan posisi yang mendukung kebijakan hilirisasi dan iklim investasi. Polemik bahkan sempat memanas ketika dua kelompok menyampaikan tuntutan berbeda di Kantor Bupati Halut.
Bupati Piet Hein Babua kemudian mempertanyakan pihak yang mengatasnamakan petani dan meminta adanya mandat yang jelas. Ia menyebut jumlah petani kelapa di Halut sekitar 47 ribu orang, sehingga menurutnya representasi petani perlu dibuktikan dengan mandat yang jelas.
Perdebatan tersebut penting.
Namun ada satu hal yang seharusnya tidak tenggelam:
petani seharusnya tidak dipaksa memilih antara hilirisasi atau kesejahteraan.
Keduanya justru harus berjalan bersama.
Yang Perlu Dijawab Pemerintah
Jika pemerintah meyakini hilirisasi merupakan jalan menuju kesejahteraan petani, maka ukuran keberhasilannya harus dibuat lebih konkret.
Bukan hanya berapa kontainer yang berhasil diekspor.
Bukan hanya berapa banyak investasi masuk.
Bukan hanya berapa banyak tenaga kerja terserap.
Tetapi juga:
berapa harga yang diterima petani?
berapa biaya produksi mereka?
berapa margin yang diperoleh setiap mata rantai?
berapa banyak pembeli yang benar-benar tersedia bagi petani?
berapa besar bagian nilai tambah yang kembali ke desa penghasil kelapa?
Dan yang tidak kalah penting:
apakah petani mempunyai posisi tawar dalam menentukan harga?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya menjadi bagian dari evaluasi kebijakan.
Sebab hilirisasi yang sehat bukan hanya memindahkan proses produksi dari luar daerah ke dalam daerah.
Hilirisasi yang sehat harus mampu memperkuat posisi produsen bahan baku dalam rantai nilai.
Jangan Sampai Petani Hanya Menjadi Pemasok
Halmahera Utara memiliki modal besar.
Kelapa tersedia.
Industri mulai tumbuh.
Pasar ekspor mulai terbuka.
Pemerintah memiliki regulasi.
Perguruan tinggi mulai masuk mendampingi petani.
Tetapi seluruh modal tersebut belum otomatis menjawab persoalan distribusi manfaat.
Justru pada tahap inilah pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi tidak hanya melindungi ketersediaan bahan baku bagi industri, tetapi juga melindungi kepentingan produsen bahan baku.
Perda dapat dipertahankan sebagai instrumen hilirisasi, tetapi implementasinya harus terus dievaluasi berdasarkan data lapangan.
Jika harga jatuh, pemerintah harus tahu mengapa.
Jika petani kehilangan pembeli, pemerintah harus tahu bagaimana mengembalikan persaingan yang sehat.
Jika industri membutuhkan bahan baku dengan harga kompetitif, petani juga harus memiliki mekanisme untuk memperoleh harga yang transparan dan adil.
Dan jika nilai tambah meningkat, masyarakat harus dapat melihat ke mana nilai tambah itu mengalir.
