Ketika Pertumbuhan Melonjak, Kedaulatan Daerah Justru Menyusut
Oleh: Ibrahim Yakub, S.E., M.E.
Maluku Utara sedang menjadi bintang baru dalam peta ekonomi Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, provinsi kepulauan ini menjelma menjadi salah satu episentrum industri nikel dunia. Smelter tumbuh di berbagai wilayah, investasi asing terus berdatangan, dan pertumbuhan ekonomi melesat hingga mencatatkan angka tertinggi secara nasional.
Di atas kertas, Maluku Utara tampak sedang memasuki era keemasan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Maluku Utara tumbuh 34,17 persen pada 2025. Industri pengolahan melonjak hingga 62,64 persen, sementara ekspor barang dan jasa meningkat 40,13 persen. Angka-angka tersebut menempatkan Maluku Utara sebagai salah satu simbol keberhasilan agenda hilirisasi nasional.
Namun, sejarah pembangunan mengajarkan satu hal penting: angka pertumbuhan tidak selalu identik dengan kemajuan.
Di balik gemerlap investasi dan deru mesin industri, tersimpan sebuah paradoks yang semakin nyata. Ketika industri nikel tumbuh, ruang fiskal daerah justru masih tertatih. Ketika ekspor meningkat, kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan belum tentu tumbuh dalam kecepatan yang sama. Ketika korporasi menikmati skala ekonomi global, sebagian masyarakat lokal masih berhadapan dengan persoalan mendasar, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas.
Inilah wajah lain dari pembangunan yang jarang dibicarakan: daerah kaya sumber daya, tetapi miskin kedaulatan fiskal.
Hegemoni Hilirisasi: Ketika Narasi Mengalahkan Realitas
Antonio Gramsci, filsuf Italia yang memperkenalkan konsep hegemoni, menjelaskan bahwa dominasi tidak selalu hadir melalui paksaan. Dominasi justru dapat bekerja lebih efektif ketika suatu gagasan diterima sebagai kebenaran yang tidak lagi perlu dipertanyakan.
Hari ini, hilirisasi telah menjadi narasi dominan dalam pembangunan nasional. Smelter dipersepsikan sebagai simbol kemajuan. Investasi dianggap sebagai ukuran keberhasilan. Pertumbuhan ekonomi ditempatkan sebagai indikator utama kesejahteraan.
Narasi tersebut tentu tidak sepenuhnya salah. Namun, persoalan muncul ketika masyarakat hanya melihat manfaat yang tampak di permukaan, sementara struktur ekonomi yang terbentuk justru semakin terkonsentrasi pada sektor ekstraktif.
Dalam konteks Maluku Utara, hilirisasi perlahan berubah menjadi sebuah hegemoni ekonomi baru. Ia membentuk cara pandang bahwa pembangunan identik dengan tambang, kemajuan identik dengan nikel, dan masa depan daerah seolah hanya bergantung pada ekspansi industri mineral.
Padahal, ketergantungan berlebihan terhadap satu komoditas selalu menyimpan risiko besar.
Ekonomi yang Bertumpu pada Satu Kaki
Struktur ekonomi Maluku Utara saat ini menunjukkan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi pada sektor berbasis nikel. Data PDRB 2025 memperlihatkan industri pengolahan menyumbang 42,01 persen terhadap total perekonomian daerah, sementara sektor pertambangan dan penggalian mencapai 20,84 persen.
Artinya, sekitar 62,85 persen perekonomian Maluku Utara bertumpu pada rantai industri ekstraktif berbasis mineral.
Angka tersebut bukan sekadar statistik. Ia menunjukkan bahwa lebih dari separuh denyut ekonomi Maluku Utara kini bergantung pada satu ekosistem komoditas.
Ketika harga nikel dunia turun, permintaan global melemah, terjadi perubahan kebijakan perdagangan internasional, atau produksi tambang mengalami gangguan, maka struktur ekonomi daerah berpotensi ikut terguncang.
Dalam ekonomi pembangunan, fenomena ini dikenal sebagai commodity dependence, yaitu kondisi ketika masa depan ekonomi suatu wilayah terlalu bergantung pada satu komoditas sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi pasar global.
Ironisnya, semakin tinggi ketergantungan tersebut, semakin sempit pula ruang daerah untuk membangun diversifikasi ekonomi. Sektor perikanan, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM berpotensi kehilangan posisi strategis dalam arah pembangunan.
Daerah menjadi kaya karena satu komoditas, tetapi sekaligus kehilangan daya tahan ekonomi jangka panjang.
Ledakan Ekonomi Tanpa Ledakan Fiskal
Pertanyaan paling mendasar yang perlu diajukan adalah: jika ekonomi Maluku Utara tumbuh paling tinggi di Indonesia, mengapa kapasitas fiskal daerah tidak tumbuh dengan kecepatan yang sama?
Di sinilah paradoks terbesar hilirisasi muncul.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memang melonjak. Nilai ekspor meningkat tajam. Namun, sebagian besar nilai tambah tersebut tidak sepenuhnya kembali menjadi pendapatan daerah.
Pemerintah daerah hanya memperoleh bagian terbatas melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH), sementara sebagian manfaat ekonomi bergerak ke luar daerah dalam bentuk laba perusahaan, pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan arus modal global.
Akibatnya, daerah menanggung berbagai konsekuensi pembangunan, mulai dari tekanan terhadap infrastruktur, urbanisasi yang cepat, meningkatnya kebutuhan layanan publik, konflik sosial, hingga risiko lingkungan. Namun, pada saat yang sama, daerah belum tentu memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mengelola seluruh konsekuensi tersebut.
Di sinilah ironi itu menjadi sulit dibantah:
Nikel diambil dari bumi Maluku Utara, diolah di Maluku Utara, dan diekspor dari Maluku Utara. Namun, tidak seluruh kemakmurannya tinggal di Maluku Utara.
Kaya Statistik, Miskin Kedaulatan
Jika pola pembangunan seperti ini terus berlangsung tanpa reformasi fiskal yang serius, Maluku Utara berpotensi menghadapi apa yang sering disebut sebagai resource paradox atau paradoks sumber daya.
Daerah dapat terus mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi dari tahun ke tahun, tetapi kapasitas fiskalnya tetap terbatas. Pemerintah daerah menghadapi kebutuhan pembangunan yang semakin besar, sementara ruang anggaran tidak berkembang secara proporsional.
Dalam situasi seperti ini, ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dapat terus meningkat. Pemerintah daerah bahkan berpotensi terdorong mencari sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang semakin besar.
Artinya, di tengah ledakan ekonomi nikel bernilai triliunan rupiah, daerah justru berisiko menghadapi kerentanan fiskal dalam jangka panjang.
Ini bukan sekadar persoalan ekonomi.
Ini adalah persoalan kedaulatan pembangunan.
Sebab, pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa besar angka PDRB meningkat, tetapi juga dari seberapa besar kemampuan daerah mengendalikan arah pembangunan dan membiayai masa depannya sendiri.
Menuju Hilirisasi Generasi Kedua
Hilirisasi tidak boleh dihentikan. Hilirisasi tetap merupakan langkah penting untuk keluar dari ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah yang telah berlangsung sejak lama.
Namun, hilirisasi harus naik kelas.
Hilirisasi generasi pertama berfokus pada pembangunan smelter dan peningkatan ekspor produk olahan. Sementara itu, hilirisasi generasi kedua harus berorientasi lebih jauh: pada keadilan fiskal, pemerataan manfaat ekonomi, penguatan sumber daya manusia lokal, transfer teknologi, serta diversifikasi ekonomi daerah.
Sudah saatnya pemerintah pusat mengevaluasi skema Dana Bagi Hasil sektor mineral agar lebih mencerminkan prinsip keadilan bagi daerah penghasil.
Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga harus berani membangun fondasi ekonomi baru melalui penguatan sektor perikanan, pertanian modern, pariwisata bahari, ekonomi hijau, industri kreatif, serta UMKM berbasis potensi lokal.
Karena masa depan Maluku Utara tidak boleh hanya ditentukan oleh harga nikel di bursa dunia.
Hilirisasi seharusnya tidak berhenti pada pembangunan cerobong asap dan peningkatan angka ekspor. Hilirisasi harus sampai pada tujuan yang lebih mendasar: membangun masyarakat yang lebih sejahtera, daerah yang lebih mandiri, serta ekonomi yang memiliki daya tahan.
Sebab, daerah penghasil sumber daya tidak seharusnya hanya menjadi tempat mengambil kekayaan.
Daerah harus menjadi pihak yang ikut menentukan bagaimana kekayaan itu membentuk masa depannya sendiri.
