INTRAS EXPLAINER

Maluku Utara Mau ke Mana? Membaca APBD-P 2026

1 Oct 2026

APBD-P Maluku Utara 2026 mencapai Rp3,659 triliun. Dari mana uangnya? Untuk apa digunakan? Dan apa hubungannya dengan kehidupan masyarakat? INTRAS EXPLAINER membedahnya.

APBD-P Maluku Utara 2026 membawa perubahan pada pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan ditargetkan Rp3,318 triliun, sementara belanja mencapai Rp3,659 triliun. Apa arti angka-angka tersebut dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

Kalau mendengar angka Rp3,6 triliun, mungkin pertanyaan pertama yang muncul adalah: sebesar apa sebenarnya uang yang dikelola Pemerintah Provinsi Maluku Utara?

Angka tersebut merupakan gambaran dari belanja daerah dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Maluku Utara Tahun Anggaran 2026.

Tetapi membaca APBD tidak cukup hanya melihat jumlah akhirnya.

Ada beberapa hal yang perlu dipahami terlebih dahulu.

Dari mana uang daerah berasal?

Berapa yang ditargetkan masuk?

Untuk apa uang tersebut dibelanjakan?

Dan yang paling penting, apa hubungannya dengan kehidupan masyarakat?

Itulah yang coba dijelaskan INTRAS melalui INTRAS EXPLAINER kali ini.

Apa Itu APBD-P?

Sebelum masuk ke angka Maluku Utara, kita perlu memahami istilahnya terlebih dahulu.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Sementara APBD-P adalah perubahan terhadap APBD yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perubahan dapat dilakukan ketika terdapat perkembangan atau perubahan asumsi yang memengaruhi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah.

Jadi, APBD-P bukan berarti pemerintah membuat anggaran baru dari nol.

Sederhananya, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap anggaran yang sudah berjalan.

Untuk Maluku Utara, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disepakati Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama DPRD pada September 2026.

Namun, setelah disepakati, prosesnya belum otomatis selesai.

Dokumen tersebut masih harus melalui tahapan evaluasi Kementerian Dalam Negeri sebelum dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

Per 30 September 2026, Pemprov Maluku Utara masih menunggu hasil evaluasi dan nomor registrasi dari Kemendagri.

Jadi, “sudah disepakati” tidak sama dengan “seluruh anggaran sudah bisa langsung dibelanjakan”.

Berapa Besar Pendapatan Maluku Utara?

Dalam APBD-P 2026, pendapatan daerah Maluku Utara ditargetkan sekitar Rp3,318 triliun.

Angka ini meningkat sekitar 18,66 persen dibandingkan anggaran sebelumnya.

Pendapatan daerah secara sederhana adalah uang yang diperkirakan akan diterima pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Sumbernya tidak hanya satu.

Secara umum, pendapatan daerah berasal dari:

Pendapatan Asli Daerah (PAD);
pendapatan transfer;
dan sumber pendapatan daerah lainnya sesuai ketentuan.

Nah, dari sini muncul satu angka yang cukup menarik.

PAD ditargetkan Rp1,620 triliun.

Sebelumnya, target PAD berada di sekitar Rp1,165 triliun.

Artinya, target PAD meningkat sekitar Rp455 miliar, atau 39,02 persen.

Target PAD Maluku Utara dalam APBD-P 2026 meningkat 39,02 persen menjadi sekitar Rp1,620 triliun.

Apa Itu PAD?

PAD adalah Pendapatan Asli Daerah.

Sederhananya, PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan aturan yang berlaku.

Contohnya dapat berasal dari:

pajak daerah;
retribusi daerah;
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
serta lain-lain PAD yang sah.

Kenapa PAD penting?

Karena PAD menjadi salah satu indikator kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan dari sumber-sumber yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah.

Dalam APBD-P 2026, target PAD Maluku Utara naik cukup besar.

Tetapi perlu dibedakan antara target PAD dan realisasi PAD.

Target berarti jumlah yang ingin dicapai.

Realisasi berarti jumlah yang benar-benar berhasil diterima.

Jadi ketika kita membaca “PAD Maluku Utara naik 39,02 persen”, yang dimaksud adalah targetnya meningkat, bukan berarti pemerintah sudah menerima tambahan Rp455 miliar tersebut.

Ini perbedaan kecil dalam kalimat, tetapi penting ketika membaca APBD.

Lalu, Berapa Uang yang Akan Dibelanjakan?

Kalau pendapatan merupakan gambaran uang yang diperkirakan masuk, maka belanja daerah menunjukkan uang yang direncanakan untuk dikeluarkan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam APBD-P 2026, belanja daerah Maluku Utara mencapai sekitar:

Rp3,659 TRILIUN

Angka tersebut meningkat sekitar 29,80 persen.

Dengan demikian, pertumbuhan belanja lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan.

Tetapi jangan langsung mengartikan bahwa pemerintah “menghabiskan lebih banyak uang” tanpa melihat struktur APBD secara keseluruhan.

Belanja daerah memiliki banyak komponen.

Secara umum, belanja pemerintah daerah mencakup kebutuhan seperti:

belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, sesuai struktur APBD.

Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda.

Belanja pegawai, misalnya, berbeda dengan belanja pembangunan jalan.

Belanja barang dan jasa berbeda dengan belanja modal.

Karena itu, melihat angka Rp3,659 triliun saja belum cukup untuk mengetahui ke mana seluruh uang tersebut diarahkan.

Belanja daerah Maluku Utara dalam APBD-P 2026 ditetapkan sekitar Rp3,659 triliun.

Kenapa Belanja Bisa Lebih Besar dari Pendapatan?

Ini salah satu bagian yang sering membuat orang bertanya.

Pendapatan:

Rp3,318 triliun

Belanja:

Rp3,659 triliun

Kalau dihitung sederhana, terdapat selisih sekitar Rp341 miliar.

Apakah berarti pemerintah daerah kekurangan uang?

Belum tentu.

Dalam APBD terdapat komponen pembiayaan daerah.

Pembiayaan berbeda dengan pendapatan.

Pendapatan merupakan penerimaan yang tidak harus dibayar kembali, sedangkan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang digunakan antara lain untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Karena itu, ketika melihat APBD, kita tidak bisa hanya membandingkan pendapatan dan belanja lalu langsung menyimpulkan kondisi keuangan daerah.

Pendapatan, belanja, dan pembiayaan harus dibaca sebagai satu struktur.

Inilah salah satu alasan mengapa angka APBD sering terlihat rumit bagi masyarakat.

Kalau Begitu, Apa yang Perlu Dilihat Masyarakat?

Di sinilah pembahasan APBD mulai dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Masyarakat sebenarnya tidak perlu menghafal seluruh tabel APBD.

Ada beberapa hal yang jauh lebih penting untuk diperhatikan.

Pertama, dari mana pendapatan daerah berasal?

Kalau PAD ditargetkan meningkat 39,02 persen, publik dapat melihat sektor apa yang menjadi sumber kenaikan tersebut.

Kedua, untuk apa belanja digunakan?

Anggaran yang besar harus dilihat pembagiannya.

Berapa untuk pelayanan publik?

Berapa untuk infrastruktur?

Berapa untuk pendidikan?

Berapa untuk kesehatan?

Berapa untuk kebutuhan pemerintahan?

Ketiga, apakah anggaran benar-benar direalisasikan?

Karena anggaran yang tertulis di dokumen belum tentu seluruhnya menjadi kegiatan yang terlaksana.

Keempat, apa hasil akhirnya?

Ini bagian yang paling mudah dipahami masyarakat.

Kalau ada anggaran jalan, apakah jalannya benar-benar dibangun?

Kalau ada anggaran sekolah, apakah fasilitas sekolah membaik?

Kalau ada anggaran kesehatan, apakah pelayanan menjadi lebih mudah?

Bagaimana dengan Realisasi Anggaran?

Ini bagian lain yang penting dalam membaca APBD.

Sebuah pemerintah daerah dapat memiliki anggaran besar.

Tetapi masyarakat juga perlu melihat berapa yang sudah benar-benar direalisasikan.

Data yang disampaikan dalam pembahasan APBD-P menunjukkan realisasi belanja hingga 31 Agustus 2026 sekitar 56,18 persen atau Rp1,59 triliun.

Sementara realisasi belanja modal berada pada angka 36,52 persen.

Untuk belanja jalan, jaringan dan irigasi, realisasinya sekitar 43,03 persen.

Angka tersebut memberikan konteks lain.

APBD-P 2026 disepakati ketika waktu yang tersisa dalam tahun anggaran sudah semakin pendek.

Artinya, pemerintah bukan hanya harus memiliki anggaran.

Pemerintah juga harus mampu melaksanakan programnya dalam waktu yang tersedia.

Realisasi anggaran menjadi bagian penting dalam melihat apakah anggaran yang direncanakan benar-benar berjalan.

Kenapa Serapan Anggaran Penting?

Bayangkan sebuah daerah memiliki anggaran untuk memperbaiki jalan.

Anggarannya sudah tersedia.

Programnya sudah direncanakan.

Tetapi pekerjaannya tidak selesai sampai akhir tahun.

Maka manfaat yang seharusnya diterima masyarakat juga ikut tertunda.

Itulah sebabnya serapan anggaran menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan APBD.

Tetapi serapan tinggi juga bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.

Karena uang yang habis dibelanjakan belum tentu otomatis menghasilkan pembangunan yang baik.

Yang perlu dilihat adalah:

berapa yang terserap, untuk apa dibelanjakan, dan apa hasilnya.

Dengan kata lain:

Serapan anggaran menjawab “berapa yang sudah dibelanjakan”.

Evaluasi program menjawab “apa yang dihasilkan dari belanja tersebut”.

Keduanya berbeda.

Jadi, Apa Hubungannya dengan Masyarakat?

Ini bagian paling sederhana dari APBD.

APBD pada akhirnya kembali kepada masyarakat melalui berbagai bentuk pelayanan dan pembangunan.

Ketika pemerintah menganggarkan pendidikan, masyarakat ingin melihat kualitas dan akses pendidikan.

Ketika kesehatan mendapatkan anggaran, masyarakat ingin melihat pelayanan kesehatan.

Ketika infrastruktur mendapatkan anggaran, masyarakat ingin melihat jalan, jembatan, jaringan, dan fasilitas publik yang lebih baik.

Maluku Utara juga memiliki karakter geografis yang berbeda dengan banyak daerah lain.

Sebagai provinsi kepulauan, persoalan konektivitas menjadi penting.

Jarak antarpulau, transportasi, distribusi barang, akses pendidikan dan kesehatan semuanya berkaitan dengan kemampuan pemerintah menyediakan pelayanan publik.

Karena itu, membaca APBD Maluku Utara juga berarti memahami bagaimana uang daerah diterjemahkan menjadi pelayanan untuk masyarakat yang tersebar di wilayah kepulauan.