JAKARTA, INTRAS.NEWS — Senator Maluku Utara, Hasby Yusuf, S.E., menyampaikan apresiasi terhadap Dr. Rachma Fitriati, M.Si., M.Si. (Han), dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), yang terpilih sebagai nominator DPD RI Award 2026 mewakili Provinsi Maluku Utara.
Hasby menilai kiprah Rachma bersama Tim Ekspedisi Patriot UI (TEP UI) di Kabupaten Pulau Morotai menunjukkan bahwa kontribusi terhadap pembangunan daerah dapat datang dari berbagai kalangan, termasuk akademisi.
“Sebagai Senator Maluku Utara, saya sangat bangga. Ibu Rachma telah mengangkat nama daerah kita ke panggung nasional. Ini bukti bahwa kontribusi nyata bagi Maluku Utara bisa datang dari siapa pun, termasuk akademisi dari Jakarta. Yang terpenting adalah hasilnya bagi masyarakat,” ujar Hasby saat ditemui di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Menurut Hasby, kontribusi Rachma di Morotai tidak hanya berkaitan dengan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga menyentuh isu strategis seperti ketahanan pangan, hilirisasi perikanan, penguatan pertanian, serta pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi masyarakat.
Hilirisasi Ikan dan Upaya Memutus Monopsoni
Di sektor perikanan, perhatian Rachma diarahkan pada posisi nelayan Morotai dalam rantai ekonomi hasil tangkapan.
Hasby menyoroti kondisi nelayan yang selama ini menghadapi struktur pasar monopsoni, ketika hasil tangkapan terpusat pada satu perusahaan pengolah sehingga daya tawar nelayan dalam menentukan harga menjadi terbatas.
“Tolok ukur keberhasilan hilirisasi tuna di Morotai terletak pada sejauh mana nilai tambah ekonomi dapat dinikmati oleh para nelayan sebagai ujung tombak sektor ini,” kata Rachma, sebagaimana dikutip Hasby.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Rachma mendorong pendekatan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Sangowo Timur dan Galo-galo.
Konsep tersebut diarahkan untuk memperkuat rantai dingin, menjaga kualitas hasil tangkapan, serta mengembangkan pengolahan tuna menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti abon, bakso, dan fillet beku.
KDMP juga didorong untuk berperan sebagai agregator hasil tangkapan, penyedia sarana produksi, sekaligus lembaga keuangan mikro yang dapat membantu nelayan mengurangi ketergantungan terhadap utang.
“Krisis rantai dingin memutus mata rantai hilirisasi di hulu dan mengembalikan nelayan pada posisi sebagai pedagang bahan mentah yang rentan. Kampung Nelayan Merah Putih hadir untuk memutus lingkaran setan ini,” ujar Rachma.
Menurutnya, penguatan sektor perikanan juga merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Morotai memiliki potensi besar dalam produksi tuna dan telah memiliki Pelabuhan Perikanan Daeo Majiko yang menjadi bagian dari kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Morotai.
Rachma juga mendorong Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai membentuk Perusahaan Daerah (Perusda) Perikanan yang dapat berfungsi sebagai penyeimbang pasar, mengelola cold storage berbasis energi terbarukan, serta membuka akses pemasaran langsung ke pasar internasional.
Ia turut menyoroti persoalan pengawasan sumber daya perikanan, termasuk dugaan praktik illegal fishing di wilayah perairan Bere-bere dan Gua Hira.
Hidupkan Lahan Tidur melalui Trans Lokal New Transmigrasi
Selain sektor perikanan, Rachma juga memberikan perhatian terhadap penguatan sektor pertanian di Morotai.
Hasby menyebut persoalan petani di Desa Tiley Kusu menjadi salah satu perhatian. Para petani menghadapi ancaman gagal panen akibat luapan sungai ketika hujan, sementara keterbatasan tenaga kerja dan sumber daya manusia menjadi tantangan dalam mengelola lahan secara optimal.
Rachma kemudian menggagas konsep Trans Lokal New Transmigrasi, sebuah pendekatan yang diarahkan untuk menghidupkan kembali lahan tidur, memperkuat produksi pangan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal.
“Program Trans Lokal New Transmigrasi akan menghidupkan kembali lahan tidur dan memperkuat swasembada beras di Morotai,” ujar Kepala Desa Tiley Kusu, Sugiatno, sebagaimana dikutip Hasby.
Persoalan infrastruktur pertanian juga menjadi perhatian. Di Desa Aha, petani masih menghadapi kondisi jembatan yang memprihatinkan ketika membawa hasil pertanian.
“Setiap langkah di atas jembatan itu adalah taruhan nyawa. Ini bukan soal infrastruktur semata, tetapi martabat manusia yang menghidupi bangsa. Jembatan yang layak adalah investasi ketahanan pangan nasional, bukan kemewahan,” tegas Hasby, mengutip keprihatinan Rachma.
975 Pulau dan Tantangan Distribusi Pangan
Hasby juga menyoroti pentingnya penguatan sistem logistik pangan di Maluku Utara yang memiliki karakter geografis kepulauan.
Wilayah Maluku Utara terdiri atas 10 kabupaten/kota dan ratusan pulau, sehingga distribusi pangan membutuhkan dukungan infrastruktur serta kelembagaan yang mampu menjangkau wilayah terpencil.
Dalam konteks tersebut, pembangunan gudang BULOG di Morotai dinilai strategis. Rachma bersama TEP UI Morotai disebut turut menginisiasi pembangunan gudang BULOG di Morotai sebagai bagian dari upaya memperkuat infrastruktur pascapanen dan ketahanan pangan.
Selain Morotai, tiga kabupaten lain di Maluku Utara juga disebut menjadi lokasi pembangunan gudang BULOG, yakni Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah.
Hasby menilai pembangunan infrastruktur pangan harus dibarengi dengan penguatan kelembagaan BULOG di Maluku Utara.
“Kami mendorong agar Dirut BULOG segera menjadikan Maluku Utara sebagai Kantor Divisi yang terlepas dari Kantor Wilayah Ambon,” kata Hasby.
Menurutnya, peningkatan tipologi kelembagaan BULOG akan membantu memperkuat koordinasi dan distribusi pangan di wilayah Maluku Utara yang memiliki tantangan geografis cukup kompleks.
“Dengan peningkatan tipologi, koordinasi di 10 kabupaten/kota dengan 975 pulau yang luas wilayah perairannya mencapai 69,07 persen dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” ujarnya.
Hasby menegaskan, penguatan BULOG di Maluku Utara bukan sekadar persoalan administratif.
“Ini bukan sekadar kepentingan administratif, melainkan fondasi bagi kedaulatan pangan di wilayah kepulauan yang menjadi beranda terdepan Indonesia Timur,” tegasnya.
Kontribusi Morotai Mendapat Pengakuan Nasional
Hasby menilai kerja Rachma bersama TEP UI Morotai telah memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah terpencil.
Atas kontribusi tersebut, Universitas Indonesia menerima Mandaya Award 2025 dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI dalam kategori “Penggerak Pembangunan Daerah Terpencil, Patriot Pemberdayaan Masyarakat.”
Hasby berharap masuknya Rachma sebagai nominator DPD RI Award 2026 dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Maluku Utara.
Ia menilai keterbatasan geografis tidak seharusnya menjadi penghalang bagi siapa pun untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
“Saya berharap Ibu Rachma terus mendampingi Maluku Utara. Kami siap mendukung penuh, terutama dalam aspek kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,” pungkas Hasby.
DPD RI Award 2026 menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada individu maupun lembaga yang dinilai memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Tahun ini, kategori Penggerak Desa Mandiri Pangan menjadi salah satu fokus penghargaan.
Dari Morotai, upaya memperkuat ketahanan pangan berbasis masyarakat diharapkan tidak hanya berdampak bagi daerah, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi Maluku Utara bagi ketahanan pangan nasional.
